Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Bentuk TGPF Insiden 22 Mei

Fadli Zon menilai bahwa saat ini pemerintah sangat tertutup dalam melakukan penyelidikan, dan membuat kabur beberapa bagian kejadian saat itu.

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Bentuk TGPF Insiden 22 Mei
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon salah satu pembicara para diskusi media bertema "Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur" di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Media–  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon mendorong pemerintah untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas insiden kerusuhan 22 Mei di Jakarta yang lalu.

Ia menilai bahwa saat ini pemerintah sangat tertutup dalam melakukan penyelidikan, dan membuat kabur beberapa bagian kejadian saat itu. Sehingga masyarakat dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam fenomena tersebut.

Hal ini ia sampaikan langsung seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI beragendakan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/06/2019).

Fadli menjelaskan, usulan pembentukan TGPF juga sebenarnya berdasar dari permintaan Anggota Dewan yang lain.

“Sebetulnya saya pikir ini adalah suatu usulan yang baik, karena kita ingin semuanya ada kejelasan, bagaimana latar belakang dan siapa pelaku, dan siapa yang menjadi korban. Kerugian-kerugian seperti apa itu sangat baik, tetapi tergantung dari mekanisme yang ada di DPR sendiri, sangat tergantung daripada pengusul. Kalau tidak salah pernah juga diusulkan oleh beberapa anggota,” sebut Fadli lansir Parlementaria.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menjelaskan bahwa usulan pembentukan TGPF ini juga harus terdiri dari civil society (masyarakat sipil) dan stakeholder terkait. Sehingga, dapat terbentuk satu independensi dan akhirnya dapat mengungkap realita peristiwa yang terjadi pada aksi kerusuhan tersebut yang menimbulkan banyak korban.

“Saya kira harus lebih holistik tidak menjadi satu versi, tentu kalau versi Pemerintah sangat bias. Harusnya dibentuk suatu Tim Gabungan Pencari Fakta terdiri dari semua unsur, kemudian menyelidiki.

Menurut saya harus ada penelitian mendalam, bukan satu versi saja, kalau satu versi pasti akan ada conflict of interest. Siapa yang dirugikan, framing-framing terhadap pelaku, apalagi Pemerintah juga merupakan bagian dari aktor politik yang sedang berlangsung,” tukas Fadli.*

Sumber : Hidayatullah

Tags: , , , ,

Sebarkan artikel berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !